Uni Uropa dan Indonesia Siasati Pembalakkan Liar

Jakarta, 25 Oktober 2020 – Kolaborasi Indonesia bersama Uni Eropa (EU) untuk menyiasati pembalakkan liar hingga kini terus digalakkan dan melibatkan pemerintah serta berbagai elemen masyarakat.  

EU FLEGT Asia Programme European Forest Institute, Krzysztof Obidzinski, mengatakan situasi di Indonesia telah mengalami penurunan jumlah kasus pembalakkan liar. Sejak 2015 hingga April 2020, Indonesia mencatatkan total kayu yang disita sebanyak 37.619 m3. Sedangkan, total operasi kontra-illegal logging 526 dan kasus dibawa ke pengadilan berjumlah 373.

Hal itu, menurut Krzysztof tak lepas dari keterlibatan Indonesia dalam proses VPA yang pada November 2016 telah diproses lisensi FLEGT. VPA ini merupakan kesepakatan perdagangan bilateral yang dirundingkan antara UE dengan negara-negara pengekspor kayu diluar Uni Eropa.

“Terjadi penurunan pembalakkan liar secara signifikan sejak 2005 (Indonesia). Kasus tertinggi 2007 dengan 1.705 kasus terus menurun hingga 16 kasus pada 2017,” ujar Krzysztof dalam webinar “Upaya EU-Indonesia Memprosikan Perdagangan Kayu Ilegal”, Minggu (25/10), dalam rangkaian Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa.  

Selain berdampak pada perlindungan hutan dengan intensi pembalakkan liar yang berkurang, dia pun menyampaikan manfaat lainnya yang didapat adalah UMKM lokal dalam perdagangan kayu legal turut berkembang. Termasuk, kerajinan atau furnitur. “UMKM kerajinan furnitur di Jepara meningkat 219 menjadi 386 UMKM sejak 2013,” katanya.

Upaya dalam pengurangan pembalakkan liarpun dilakukan oleh jaringan masyarakat melalui berbagai gerakan. Muhammad Kosar dari Pegiat Masyarakat Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menyampaikan pihaknya aktif melakukan monitoring, peningkatan kapasitas jaringan hingga mendorong perbaikan sistem. Proses monitoring misalnya, dilakukan dari proses hukum, produksi sampai pasar yang menunjang penjualan kayu legal di masyarakat lokal. Sementara itu, kapasitas komunitas atau NGO yang bergiat dalam perlindungan hutan juga didorong. Tak ketinggalan, advokasi dan kampanye pencegahan pembalakkan liar terus dikuatkan.

“Ini semua dilakukan untuk mengurangi dan menghindari adanya deforestasi,” ujarnya.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK, Rufi’ie menuturkan tantangan dalam mengatasi pembalakkan liar memang masih ada. Seperti, kompleksitas proses monitoring di lapangan, kapasitas UMKM yang belum optimal hingga sulitnya proses sertifikasi hingga standar ekspor. Meski begitu, pihaknya mengaku akan terus melakukan upaya penguatan agar pembalakkan liar bisa ditekan dan perdagangan kayu legal bisa semakin maju.

“Kita melakukan review kebijakan, menjadikan proses verifikasi dan sertifikasi semakin terjangkau hingga mengintegrasikan sistem informasi dan pelacakan,” pungkasnya.

Pekan Diplomasi Iklim 2020 berlangsung mulai 24 Oktober hingga 6 November mendatang, terdiri dari serangkaian kegiatan webinar, talkshow, pertunjukkan film, demo masak, fashion show hingga penyulingan kopi, yang merupakan cara kreatif Uni Eropa dalam mengampanyekan perubahan iklim. Tahun ini, Uni Eropa berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia, 8 kedutaan besar negara-negara anggota Uni Eropa dan lebih dari 100 organisasi not-profit, kelompok pemuda, perwakilan komunitas, sector swasta, selebriti dan opinion leader serta penggiat lingkungan. 

Artikel ini disusun oleh The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)

Social Share