Menjawab Tantangan Perubahan Iklim dengan Konservasi dan Efisiensi Energi

Jakarta, 3 November 2020 – Perubahan iklim menjadi satu persoalan berkepanjangan di dunia, termasuk Indonesia. Masalah pemanasan global ini bermuara kepada berbagai persoalan lain seperti kerusakan ekosistem, kondisi cuaca ekstrem, kepunahan spesies, hingga masalah kesehatan dan ekonomi. Pemerintah Indonesia mulai fokus melakukan mitigasi demi mengurangi dampak perubahan iklim ke berbagai sektor kehidupan lainnya, dimana energi menjadi satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pencegahan masalah ini.

Menurut Chairman of MASKEEI, Jon Respati, masalah energi menjadi penyumbang terbesar adanya pemanasan global, terlebih karena pemakaiannya yang tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

“Selama ini kita tidak memanfaatkan energi secara seimbang, selalu mengekspor sumber energi dan menggantungkan diri dari ekspor untuk membangun negeri ini,” ujarnya dalam webinar Energy Efficiency and Climate Change, Selasa (3/11), dalam rangkaian Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa.

Jon Respati menilai, membangun kesadaran masyarakat akan efisiensi dan konservasi energi adalah PR besar yang mesti dilakukan saat ini. Upaya pemerintah lewat komitmen dalam Perjanjian Paris, Ratifikasi SDG’s, hingga mengadopsi Low Carbon Development (LCD) dalam pembangunan – belum maksimal.

Sedangkan untuk kontribusi pihak swasta, Perwakilan CPI Indonesia, Muhammad Zeki, menambahkan bahwa andil swasta dalam hal mewujudkan target penurunan pemakaian gas emisi sebesar 41 persen di tahun 2030, juga masih sangat kurang.

“Dari tahun 2015-2018, tercatat ada USD 13,2 miliar yang digelontorkan pihak swasta untuk semua pendanaan aktivitas iklim. Kontribusi dari sektor swasta masih sangat kurang untuk mencapai target 2030,” ujar Zeki.

Selain pendanaan pemerintah dan swasta, masyarakat harus ambil bagian dalam mengurangi dampak kerusakan lingkungan karena masyarakat kurang memberikan perhatian terhadap aspek lingkungan, yang kemudian memunculkan persoalan yang merugikan kita sendiri, seperti bencana banjir.

Irma Hutabarat misalnya melakukan upaya secara individu lewat program Citarum Harum dengan melakukan penanaman akar wangi atau vetiver di Cisanti, aliran sungai Citarum. Hingga saat ini, perempuan yang dijuluki Nyi Santi oleh masyarakat setempat itu, gencar menjalankan Vetiver System Biotechnology, hingga sepanjang 10 kilometer di bantaran sejak 2014. Hal ini dilakukan dengan harapan bisa menjadi percontohan bagi pemerintah, sekaligus edukasi buat masyarakat.

“Sebetulnya apa yang terjadi di sepanjang bantaran Sungai Citarum menunjukkan bagaimana masyarakat sama sekali tidak paham, boro-boro perubahan iklim, air yang sudah terkotori saja mereka tidak paham apa yang harus dilakukan,” ujar Irma dalam kesempatan yang sama.

Infrastruktur rendah karbon

Adapun langkah lainnya, menurut Country Director of Local Government for Sustainability (ICLEI), Ari Mochamad, adalah dengan memulai menerapkan pembangunan rendah karbon dari tingkat kota. Sebab pemerintah tingkat daerah masih meraba-raba hingga saat ini untuk menjalankan program terkait keberlanjutan energi. “Kami memilih pendampingan kota dan kabupaten karena upaya penurunan emisi gas rumah kaca di level utama adalah kota dan kabupaten,” ujarnya.

Hal ini diamini oleh Direktur Ekesutif Yayasan Indonesia Bersih Berkelanjutan, Iskandar Julkarnaen. Ia memberikan gambaran bagaimana lambannya program perubahan iklim di tingkat desa.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memasukkan program perubahan iklim menjadi salah satu sub sektor yang dibiayai Dana Desa. Namun studi menunjukkan bahwa ada 30 dari 38 desa di Sulawesi Tenggara lebih memilih membelanjakan dana desa untuk proyek infrastuktur. Pemerintah lalu mengeluarkan instruksi tahun 2018 agar penggunaan Dana Desa juga diperuntukkan untuk mitigasi iklim dan perlindungan lingkungan seperti memerangi penebangan liar, membangun sumber energi terbarukan, sistem irigasi, pembibitan tahan iklim, hingga mengakses informasi iklim.

Salah satunya yang telah berhasil adalah Desa Balunganyar di Pasuruan, Jawa Timur. “Dengan menggunakan Dana Desa, Pemkot Balunganyar mendirikan instalasi biogas untuk menghasilkan gas untuk memasak dari kotoran ternak, lima rumah dapat menggunakan satu instalasi dengan biaya sekitar Rp 22 juta,” ujar Iskandar.


Artikel ini disusun oleh The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ).

Social Share