Simak Cara Pemerintah Kota Kurangi Emisi

Jakarta, 14 Oktober 2021 – Kota menjadi penyumbang 60% emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan mengkonsumsi 78% energi total (UN Habitat). Oleh sebab itu penting bagi otoritas lokal untuk berada di garda terdepan dalam menghadapi krisis iklim. Demikian disampaikan  Henriette Færgemann, First Counsellor – Environment, Climate Action, ICT – Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia pada webinar “Otoritas Lokal sebagai Champion Iklim” (14/10) dalam rangkaian Pekan Diplomasi Iklim.

“Para pemimpin lokal adalah Champion Iklim karena merekalah yang memimpin aksi iklim di daerahnya, berkontribusi mengimplementasikan Perjanjian Paris serta semua komitmennya,” terang Færgemann.

Terkait kebijakan aksi iklim, Direktur Inventarisasi GRK Sektor non Lahan KLHK Ratnasari Wargahadibrata menjelaskan bahwa Climate Change Policy di Indonesia telah mencakup Institutional Arrangement (kelembagaan dari isu perubahan iklim), GHG Inventory Management System (mekanisme pengumpulan data emisi GRK), Key Success (pengalaman sukses dalam implementasi perubahan iklim) dan Challenges.

Indonesia telah meratifikasi UNFCCC, Protokol Kyoto dan sekarang akan mengimplementasikan Perjanjian Paris. Sementara tahun 2018 di Katowice – Polandia telah disepakati model prosedur pelaporan secara tahunan dari BUR (Biennial Update Report) menjadi BTR (Biennial Transparency Report).

“Tidak ada perbedaan antara negara-negara maju dengan negara berkembang dalam pelaporan, karena itu kita harus mempersiapkan data-data pengeluaran emisi GRK , baik di nasional maupun di tingkat sub-nasional secara detil, ” katanya.

KLHK telah merancang kelembagaan terkait perubahan iklim untuk membantu mengidentifikasi data aktivitas dengan emisi GRK dan menyiapkan aksi mitigasi. Dengan sistem pendekatan top down dan buttom up, semua pihak kementerian terkait maupun di tingkat provinsi, kab/ kota, bersama-sama melakukan aktivitas menghadapi perubahan iklim. 

Pada kesempatan itu, BAPPEDA Kota Semarang M. Luthfi Eko Nugroho memaparkan bahwa emisi terbesar Kota Semarang berasal dari sektor energi yakni: industri energi, industri manufaktur, transportasi, dan rumah tangga dengan total emisi 4.184.850 Ton CO2eq (2020). Sedangkan faktor kunci penyumbang emisi berasal dari sub sektor transportasi, dengan total emisi absolut 1.372,56 atau sebesar 33%.

“Karena itu Kota Semarang mengembangkan transportasi publik yang dikenal sebagai Trans Semarang sejak 2009 dan hingga saat ini telah berjumlah ± 235 unit (bus dan feeder),” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengatakan, kebutuhan pangan Bandung sebagai kota metropolitan adalah sebesar 96%. Akibatnya, Bandung rawan mengalami ketersediaan pangan dan tidak bisa melakukan pengendalian terhadap harga,” terangnya.

“Ketika Kota Bandung tidak punya lahan, maka yang tersisa hanyalah pekarangan di sekitar rumah yang dimanfaatkan untuk membudidayakan berbagai jenis pangan dengan konsep Urban Farming (Buruan SAE), untuk membudidayakan berbagai jenis pangan seperti sayuran, buah, tanaman obat, ternak ayam dan perikanan, ” papar Gin Gin.

Di kesempatan berikutnya, Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi memaparkan tentang. pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Pekanbaru. “Dengan misi sebagai Pekanbaru Smartcity Madani, kami ingin mewujudnya kota ini sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan Iman dan Taqwa,” katanya.

Adapun misi Smart Environment dijalankan dengan  memanfaatkan sumberdaya lingkungan berkualitas, kondisi lingkungan yang aman, nyaman dan damai. Pekanbaru juga memberikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan yang terintegrasi, pengelolaan lingkungan hidup yang seimbang, bersih, sehat, asri dan berkelanjutan. Juga green building sebagai sistem penunjang green industry dan green energy.

Khusus strategi pengurangan sampah di Kota Pekanbaru diwujudkan dalam sejumlah program meliputi: pembinaan Sekolah Adiwiyata yang telah dimulai pada tahun 2012, pendirian Bank Sampah Induk (BSI) sebanyak 3 unit dan Bank Sampah Unit (BSU) sebanyak 267 unit. Pembinaan juga dilakukan terkait program Kampung Iklim. Selain itu, telah diadakan pusat pengelolaan sampah organik dari pasar yang jumlahnya 5 rumah kompos, sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang prinsip 3R dan bank sampah melalui pertemuan kelompok masyarakat hingga  sosialisasi pembentukan bank sampah tiap OPD/kantor pada tahun 2018.

“Ada pula dukungan dari pihak swasta melalui aplikasi PEMOL (Pemulung Online), gerakan sedekah sampah dan pembentukan koperasi untuk pengembangan bank sampah yang diinisiasi di tahun ini,” tutupnya.

==&&==

Narahubung : Yulia Maroe 0818 937233 | yulia@idcomm.id

Social Share